Tugas 4.1 Akuntansi Internasional dan Masalah Perpajakan

Nama            :  Fanny Dwi Risanti

NPM              :  23213210

Kelas            :  4EB24

Akuntansi Internasional dan Masalah Perpajakan

Definisi Perusahaan Multinasional

      Perusahaan bisnis multi nasionaladalah perusahaan yang memiliki beberapa pabrik yang berdiri di negara yang berbeda-beda. Penyesuaian dengan budaya di tiap negara yang dimasuki adalah suatu keharusan untuk dapat bertahan dan sukses. Dengan mendirikan banyak unit produksi di negara lain diharapkan dapat menghemat biaya ongkos produksi dan distribusi produk hingga sampai ke tangan konsumen akhir.

      Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara, perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global.

      Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan negara sendiri, harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas eknomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai. PMN seringkali memanfaatkan subkontraktor untuk memproduksi barang tertentu yang mereka butuhkan.Perusahaan multinasional pertama muncul pada 1602 yaitu Perusahaan Hindia Timur Belanda yang merupakan saingan berat dariPerusahaan Hindia Timur Britania.

Ciri – ciri Perusahaan Multinasional

PBB dalam laporan tahunan 1973 mendefinisikan Perusahaan Multinasional sebagai suatu perusahaan yang kegiatan pokoknya meliputi usaha-usaha pengolahan/manufaktur atau pembrian jasa dalam sedikitnya dua negara. Perusahaan Mutinasional merupakan sumber dari penanaman modal asing langsung dan jumlahnya merupakan ukuran kegiatan perusahaan itu. Sebagian besar dari penanaman modal asing di negara-negara sedang berkembang diusahakan di bidang sumber daya alam, sisanya dibidang pengolahan, perdagangan, prasarana, transport, perbankan, turisme, dan jasa-jasa lainya.

Jenis dan Struktur Organisasi Perusahaan Multinasional

1.      Setiap struktur membutuhkan pemrosesan informasi masing-masing

2.      Devinisi Fungsional Sedunia

3.      Diorganisasi bedasarkan fungsi

·         Bidang fungsional anak perusahaan melaporkan langsung kepasangan fungsional mereka diperusahaan induk.

·    Perencanaan strategis dilakukan eksklusif puncak din perusahaan induk karena data yang mengintregasikan seluruh operasi tidak dapat pada level rendah.

4.      Divisi internasional

Semua anak perusahaan melapor pada divisi internasional MNC yang dipisah dari divisi Domestik.

5.      Wilayah Geografis

·    Tiap wilayah bertanggung jawab atas anak perusahaan  yang  berlokasi dalam batasnya.

·         Tidak adanya komunikasi antar wilayah.

·         Hubunan pelapor antara anak dan induk.

6.      Divisi produk sedunia

·         Divisi ini bertanggung jawab pada  operasi mereka sendiri diseluruh dunia.

·         Membantu mengenali berbagai ragam kebutuhan dari berbagai anak perusahaan.

Kebaikan Perusahaan Multinasional

1)     Menambahkan devisa negara melalui penanaman di bidang ekpor,

2)     Mengurangi kebutuhan devisa untuk impor disektor industri,

3)     Memodernisir industri

4)     Ikut mendukung pembangunan nasional

5)     Menambah kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru

Keburukan Perusahaan Multinasional

1) Makin banyaknya Perusahaan Multinasional yang didirikan dapat mempengauhi kekusaan ekonomi negara. Tetapi, jika jumlahnya sedikit, maka arti kuantitatifnya tidak banyak.

2)     Perusahaan Multinasional tersebut memperoleh hasil berupa keuntungan yang akan dialihkan ke luar negeri kepada pemegang sahamnya. Penyusutan/depresiasi, dalam praktek sering digunakan untuk menyembunyikan keuntungan-keuntungan agar tidak terkena pajak. Dapat merusak kehidupan politik dan ekonomi negara.

Pajak Internasional

Pajak internasional mengenal azas-azas tentang domicily country dan source country.Disebut domicily country apabila negara tempat tinggal wajib pajak (domicily country atau home country) menganut asas domisili yang mengenakan pajak penghasilan atas world wide income atas dasar asas domisili. Apabila wajib pajak melakukan transaksi dan memperoleh laba di negara tempat tinggalnya (source country, atau host country),dan kemudian dikenakan juga pajak penghasilan atas laba tersebut atas dasar asas domisili, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak dua kali (double taxation). Yang pertama oleh source country dan yang kedua oleh domicily country. Negara-negara yang tarif pajaknya rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak atas penghasilan disebut sebagai negara-negara surga pajak (taxhaven countries).

Pajak berganda dapat dibedakan menjadi pajak berganda internal (internal double taxation), pajak berganda internasional (international double taxation) pajak berganda secara yuridis ( juridical double taxation) serta pajak berganda secara ekonomis (economic double taxation). Pajak berganda internasional adalah pengenaan pajak atas subjek dan objek pajak yang sama dalam suatu negara. Pajak berganda internasional adalah pengenaan pajak dua kali (atau lebih) terhadap subjek dan objek pajak yang sama oleh dua negara. Dua negaraatau lebih mengenakan pajak atas objek pajak yang sama dan subjek pajak yang sama.Knechtle dalam bukunya berjudul Basic Problem In International Fiscal Law (1979) membedakan pengertian pajak berganda secara luas (wider sense) dan secara sempit (narrower sense). Secara luas pengertian pajak berganda diartikan setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, dapat dalam bentuk berganda (double taxation) atau lebih (multiple taxation) terhadap suatu fakta fiskal. Secara sempit pajakber ganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan atau objek pajak dalam satu administrasi perpajakan yang sama. Pajak berganda sepertiini sering disebut sebagai pajak berganda ekonomis (economic double taxation). Pemajakan ganda oleh berbagai administrator dapat pula terjadi secara vertikal (pemerintah pusat dandaerah, atau secara diagonal (pemerintah daerah kota/kabupaten, propinsi X dan Y).

Metode pencegahan pajak berganda secara unilateral adalah metode yang dilakukan oleh suatu negara melalui undang-undang perpajakan dalam negara sendiri atau national taxlaw atau domestic tax law. Metode penghindaran pajak berganda secara unilateral terdiri dari exemption method, yang terdiri dari exemption without progression atau full exemption, exemption with progression, credit method full credit, ordinary tax credit dan ordinary taxcredit. Pencegahan pajak berganda dan penghindaran lolos pajak secara bilateral, adalah pencegahan pajak berganda dan penghindaran lolos pajak yang disepakati bersama antara dua negara melalui suatu perjanjian khusus yang disebut sebagai Convention atau Agreement .

Perencanaan Pajak Perusahaan Multinasional

Dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan multinasional memiliki keunggulan tertentu atas perusahaan yang murni domestik karena memiliki fleksibilitas geografi lebih besar dalam menentukan lokasi produksi dan sistem distribusi. Fleksibilitas ini memberikan peluang tersendiri untuk memanfaatkan perbedaan ataryuridis pajak nasional sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan secara keseluruhan.

Pengamatan atas masalah perencanaan pajak ini di mulai dengan dua hal dasar:

1.      Pertimbangan pajak seharusnya tidak pernah mengandalikan strategi usaha

2.      Perubahan hokum pajak secara konstan membatasi manfaat perencanaan pajak dalam jangka waktu panjang.

Kebijakan Perpajakan

Rumitnya hukum dan aturan yang menentukan pajak bagi perusahaan asing dan laba yang dihasilkan di luar negeri sebenarnya berasal dari beberapa konsep dasar :

1.      Netralitas pajak adalah bahwa pajak tidak memiliki pengaruh (atau netral) terhadap keputusan alokasi sumberdaya.

2.      Ekuitas pajak adalah bahwa wajib pajak yang menghadapi situasi yang mirip dan serupa semestinya membayar pajak yang sama tetapi terhadap ketidaksetujuan antar bagaimana mengimplementasikan konsep ini.

Keanekaragaman Sistem Pajak International

Pengelolaan yang efektif atas potensipajak memerluka pemahaman atas sistem pajak nasional yang sangat berbeda dari suatu negara ke Negara lain.

Macam-Macam Pajak

1.      Pajak penghasilan perusahaan

2.      Pajak pungutan

3.      Pajak pertambahan nilai

4.      Pajak perbatasan

5.      Pajak transfer

Beban Pajak

Ketika semakin banyak perusahaan yang mengurangi tarif pajak perusahaan marginal, banyak pula negara yang memperluas dasar pajak perusahaan. Dalam dunia nyata tarif pajak efektif jarang sekali sama dengan tarif pajak nominal. Dengan demikian tidaklah tepat untuk  mendasarkan perbandingan antarnegara pada tarif pajak wajib saja. Lagipula tarif pajak yang rendah tidak selalu berarti beban pajak yang lebih rendah. Secara internasional beban pajak harus selalu ditentukan dengan mengamati tarif pajak efektif.

Sistem Administrasi Pajak

1.      Sistem klasik

2.      Sistem terintegrasi

Insentif pajak luar negeri

Banyak negara menawarkan insentif pajak untuk menarik investasi luar negeri. Insentif dapat berupa hibah tunai bebas pajak yang digunakan untuk biaya aktiva tetap dari proses industri baru atau pengampunan untuk membayar pajak selama beberapa periode waktu.

Kompetensi Pajak Yang Membahayakan

Tren diseluh dunia yang mengarah pada penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan merupakan dampak langsung kompetisi pajak. Kompetisi yang dilakukan oleh Negara surga pajak akan bermanfaat jika dapat membuat pemerintah menjadi lebih efesien. Sedangkan dampaknya berbahaya jika mengalihkan pendapatan pajak bagi pemerintah yang sebenarnya memerlukan pendapatan tersebut untuk menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh kalangan usaha.

Pemajakan Terhadap Sumber Laba Dari Luar Negeri dan Pemajakan Ganda

Kebanyakan negara menerapkan prinsip seluruh dunia dan mengenakan pajak terhadap laba ataupendapatan perusahaan dan warga negara di dalamnya, tanpa melihat wilayah negara. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa anak perusahaan asing sebuah perusahaan lokal hanyalah suatu perusahaan local yang kebetulan beroperasi di luar negeri.

Kredit Pajak Luar Negeri

Kredit pajak luar negeri dapat dihitung sebagai kredit langsung atas pajak penghasilan yang  dibayarkan atas laba cabang atau anak perusahaan dan setiap pajak yang dipungut pada sumbernya seperti deviden, bunga, dan royalti yang dikirimkan kembali kepada investor  komestik. Kredit pajak juga dapat diperkitakan jika jumlah pajak penghasilan luar negeri yang dibayarkan tidak terlampau jelas.

Pembatasan Kredit Pajak

Pembatasan kredit pajak luar negeri tersendiri berlaku untuk pajak AS atas sumber pajak penghasilan luar negeri untuk masing-masing jenis penghasilan berikut ini :

1.      Pendapatan pasif

2.      Pendapatan jasa keuangan

3.      Pendapatan pajak pungutan yang tinggi

4.      Pendapatan transportasi

5.      Deviden untuk masing-masing perusahaan luar negeri dengan porsi kepemilikan sebesar 10% hingga 50%

Perjanjian Pajak

Perjanjian pajak mempengaruhi pajak pungutan atas deviden, bunga dan royalti yang dibayarkan oleh perusahaan di suatu negara kepada pemegang saham asing. Perjanjian ini biasanya memberikan pengurangan timbal balik atas pajak pungutan deviden dan seringkali mengecualikan royalti dan bunga dari pajak pungutan.

Pertimbangan Mata Uang Asing

Keuntungan atau kerugian dalam mata uang asing yang secara umum dilokasikan antara sumber AS dan sumber luar negeri dengan mengacu pada tempat kedudukan pembayar pajak yang di dalam buku akuntansinya mencerminkan aktiva atau kewajiban dalam mata uang asing.sumber keuntungan atau kerugian adalah amerika serikat.

Dimensi Perencanaan Pajak

Pengamatan atas masalah perencanaan pajak dimulai dengan dua hal dasar :

1.      Pertimbangan pajak seharusnya tidak pernah mengendalikanstrategi usaha

2.      Perubahan hukum pajak secara konstan membatasi manfaat perencanaan pajak dalam jangkaPanjang

Pertimbangan Organisasi

Jika operasi luar negeri pada awalnya diramalkan akan mendatangkan kerugian mungkin akanmenguntungkan secara pajak apabila diorganisasikan secara cabang pada tahap awal. Jika anak perusahaan diorganisasikan di sebuah Negara surga pajak yang tidak mengenakan pajak sama sekali, maka penangguhan pajak akan semakin terlihat menarik.

Harga Transfer

Harga transfer sering juga disebut intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional pricing atau internal pricing. Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan peyoratif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangakan motif peyoratif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik,antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah.

Metode Harga Transfer

Harga transfer dapat didasarkan pada biaya selisih kenaikan atau harga pasar. Pengaruh lingkungan atas harga transfer juga menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai metodologi penentuan harga. Prinsip wajar atau harga transfer antarperusahaan dengan mengandaikan transaksi itu terjadi antarpihak yang tidak berhubungan instimewa di pasar yang kompetitif. Menurut undang-undang Pajak Penghasilan di AS terdapat metode-metode:

1.      Metode Harga yang Tidak Terkontrol Setara

Berdasarkan metode ini harga transfer ditentukan dengan mengacu pada harga yang digunakan dalam transaksi setara antara perusahaan yang independent atau setara perusahaan dengan pihak ketiga yang tidak berkaitan.

2.      Metode Transaksi Tidak Terkontrol yang Setara

Metode ini diterapkan untuk pengalihan aktiva tidak berwujud. Metode ini mengidentifikasikan tingkat royalty acuan dengan mengacu pada transaksi yang tidak terkontrol di mana aktiva tidak berwujud yang sama atau serupa dialihkan. Sebagaimana metode harga tidak terkontrol yang setara, metode ini bergantung pada perbandingan pasar.

3.      Metode Harga Jual Kembali

Metode ini menghitung harga transaksi yang wajar yang diawali dengan harga yang dikenakan atas penjualan barang yang dimaksud kepada pembeli yang independent. Margin yang memadai untuk menutup beban dan laba nomal kemudian dikurangkan dari harga ini untuk memperoleh harga transfer antarperusahaan.

4.      Metode Penentuan Biaya Plus

Metode ini berguna apabila barang semi jadi dialihkan antarperusahaan afiliasi luar negeri atau jika suatu entitas merupakan sub kontraktor bagi perusahaan lain.

5.      Metode Laba Sebanding

Metode ini mendukung pandangan umum yang menyatakan bahwa pembayar pajak yang menghadapi situasi yang mirip harusnya memperoleh imbalan yang mirip pula selama beberapa periode waktu tertentu.

6.      Metode Pemisahan Laba

Metode ini digunakan jika acuan produk atau pasar tidak tersedia. Metode ini mencakup pembagian laba yang dihasilkan melalui transaksi dengan pihak berhubungan istimewa yaitu antara perusahaan afiliasi berdasarkan cara yang wajar.

7.      Metode Penentuan Harga Lainnya

Metode ini dapat digunakan jika menghasilkan ukuran harga wajar yang lebih akurat.

Referensi :

1.https://purnamarita.wordpress.com/2016/04/23/perpajakan-internasional-dan-penetapan-harga-transfer/

2.http://dharrlinkknounaamatic.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-perusahaan-multinasional-dan.html

Tugas 3.4 Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan GCG (Good Corporate Governance)

Nama      :   Fanny Dwi Risanti

NPM        :    23213210

Kelas      :     4EB24

Good Corporate Governance 

     Tatakelola perusahaan yang baik atau good corporate governance selanjutnya disingkat dengan GCG adalah proses untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabiltas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemilik Modal/RPB dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan berlandaskan peraturan dan nilai etika. Stakeholders perusahaan antara lain pemilik, kreditor, pemasok, asosiasi usaha, karyawan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat luas. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan trasnparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikann dan stakeholder.

      Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha saat ini merupakan suatu tuntutan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat tetap eksis dalam persaingan global. Penerapan GCG dalam suatu perusahaan sendiri mempunyai tujuan-tujuan strategis. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
2.  Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien.
3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para shareholder dan stakeholder perusahaan.
4. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khusunya perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional.
5. Meningkatkan investasi nasional; dan
6. Mensukseskan program privat-isasi perusahaan-perusahaan pemerintah.

Adapun Prinsip-prinsip good corporate governance dalam hal ini meliputi:

• Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
• Kemandirian (Independecy), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
• Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
• Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
• Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

JURNAL YANG BERKAITAN

JURNAL   1

JURNAL SELENGKAPNYA :

http://www.tsm.ac.id/JBA/5_artikel_JBA12.1April2010.asp

JURNAL   2

JURNAL SELENGKAPNYA  :

http://www.e-jurnal.com/2017/01/pengaruh-penerapan-good-corporate_46.html

JURNAL  3

JURNAL SELENGKAPNYA  :

http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/17083/17036

Referensi :

1.      http://prasko17.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-tujuan-prinsip-good.html

2.      http://www.perumnas.co.id/good-corporate-governance/

Tugas 3.3 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Nama     :   Fanny Dwi Risanti

NPM       :   23213210

Kelas     :   4EB24

Corporate Social Responsibility

            CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. COntoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability.

      CSR merupakan konsep yang terus berkembang. Ia belum memiliki sebuah definisi standard maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Secara konseptual, CSR juga bersinggungan dan bahkan sering dipertukarkan dengan frasa lain, seperti corporate responsibility, corporate sustainability, corporate accountability, corporate citizenship dan corporate stewardship.

        Menurut Boone dan Kurtz pengertian tanggung jawab sosial secara umum adalah dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan dan kesejahteraan masyarakat secara setara dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. B. Tamam Achda mengartikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta terus menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.

       Substansi keberadaan CSR adalah memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat di sekitarnya. Ada enam kecenderungan utama yang semakin menegaskan arti penting CSR, yaitu meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin, posisi negara yang semakin berjarak kepada rakyatnya, semakin mengemukanya arti kesinambungan, semakin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari publik yang terkadang bersifat anti-perusahaan, tren ke arah transparansi, harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi.

Lantos menggunakan klasifikasi Carrol sebagai dasar untuk melihat pelaksanaan CSR pada perusahaan yaitu:

1.      Tanggung Jawab Ekonomi

Tanggung jawab ekonomi artinya bahwa tetap menguntungkan bagi pemegang saham, menyediakan pekerjaan yang bagus bagi para pekerjanya, dan menghasilkan produk yang berkualitas bagi pelanggannya.

2.      Tanggung Jawab Hukum

Setiap tindakan perusahaan harus mengikuti hukum dan berlaku sesuai aturan permainan

3.      Tanggung Jawab Etik

Menjalankan bisnis dengan moral, mengerjakan apa yang benar, apa yang dilakukan harus fair dan tidak menimbulkan kerusakan

4.      Tanggung Jawab Filantropis

Memberikan kontribusi secara sukarela kepada masyarakat, memberikan waktu, dan uang untuk pekerjaan yang baik.

JURNAL YANG BERKAITAN

JURNAL   1

JURNAL SELENGKAPNYA :

https://drive.google.com/file/d/0ByGtVhF1s0pwYjVFRDRkOWlkLTg/view

JURNAL   2

JURNAL SELENGKAPNYA :

https://drive.google.com/file/d/0B8ZDDJq_Cxu1VTQxYXdYV2NfbEE/view

JURNAL  3

JURNAL SELENGKAPNYA :

https://drive.google.com/file/d/0ByGtVhF1s0pwcDJMaXZSMW51OTA/view

REFERENSI :

1.      http://prasko17.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-tujuan-prinsip-good.html

2.      http://www.perumnas.co.id/good-corporate-governance/

Tugas 3.2 Triple Bottom Line (Tiga Dasar Pokok)

Nama            :   Fanny Dwi Risanti

NPM              :  23213210

Kelas            :  4EB24

Teori Triple Bottom Line

            Teori Triple Bottom Line sering dikaitkan dengan CSR (Corporate Social Responsibility). CSR ternyata belum memilki definisi yang tunggal. Namun, definisi CSR versi Indonesia, dari sisi etimologis CSR kerap diterjemahkan sebagai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Dalam konteks lain, CSR kadang juga disebut sebagai “Tanggung Jawab Sosial korporasi” atau “Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha”. Kesadaran tentang pentingnya mempraktikan CSR ini menjadi tren global yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia, Seiring dengan UUPT pasal 74 ayat 1 dimana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maksudnya adalah mewajibkan perseroan yang menjalankan kegitan usahanya di bidang sumber daya alam atau perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

            Menurut Lord Home dan Richard Watts (Amin,2008:22), ”CSR adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berprilaku secara etis dan berkontribusi kepada pengembangan ekonomi dengan tetap meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarga mereka, begitu juga halnya dengan masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan”.

            World Business Council for substainable development, (Amin, 2008:23) mendefinisikan ”Corporat social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society or larger.

“CSR adalah komitment dari bisnis / perusahaan untuk berprilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas”

1.      Konsep Triple Bottom Line

            Istilah Triple Bottom Line dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997, melalui bukunya Elkington memberi pandangan bawha perusahaan yang ingin berkelanjutan, haruslah memperhatikan ”3P”. Selain mengejar keuntunga (profit), perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kebutuhan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Wibisono (2007:32). Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segi tiga sebagai berikut :

Triple – Bottom Line. Elkington (Amin,2008:316)

a.       Profit, Setiap perusahaan harus menguntungkan dan kompetitif.

b.      People, Dalam kegiatan bisnis, faktor manusia adalah faktor yang sangat penting.

c.  Planet Bahwa kegiatan bisnis perusahaan harus berorientasi untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang pada gilirannya akan menjaga kelestarian bumi kita.

Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi financial-nya saja, namunjuga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.

2.      Konsep empat dasar pendekatan sosial

Seperti yang diilustrasikan sebagai berikut, empat sikap (pendirian) yang dapat diambil oleh suatu organisasi berkaitan dengan kewajibannya kepada masyarakat, berkisar dari tingkatan terendah hingga tertinggi dalam praktik – praktik tanggung jawab sosial.

a.    Sikap obstruktif, pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan mungkin melibatkan usaha – usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan.

b. Sikap defensive, pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok atau individu dalam lingkungan sosialnya.

c.  Sikap akomodatif, pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan, dengan melakukannya, apabiladiminta, melebihi persyaratan hukum minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.

d.      Sikap proaktif, pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan, yaitu secara aktif mencari peluang untuk menyumbang demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.

 Referensi :

1.      https://komunitaspr.wordpress.com/tag/tanggung-jawab-sosial-perusahaan/

2.      http://www.yuswohady.com/2008/10/24/triple-bottom-line/